Catatan Akhir Tahun 2018: Pers Harus Jadi Wasit yang Adil

maghfur, 31 Dec 2018,

Oleh Atal Sembiring Depari  

HAJATAN nasional yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsa sudah di depan mata. Tahun depan, kita akan memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Bukan hanya pemilihan presiden-wakil presiden yang kita hadapi, tetapi juga pemilihan legislatif secara serentak. 

Dalam suasana seperti itu, penting sekali untuk saling mengingatkan agar komponen sesama, kita terus menghidupkan semangat persaudaraan dan semangat kerukunan. Berbeda pilihan bisa, berbeda pilihan politik wajar saja. Namun demikian, yang terpenting harus tetap, kebersamaan dan semangat saling mendukung dalam perbedaan itu.

Semua orang di masyarakat menyediakan dan menyiapkan untuk, guyup dan kondusif. Tanpa terkecuali komunitas pers nasional. Kepada rekan-rekan wartawan di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama meminta ruang publik untuk mencerahkan masyarakat dan mendinginkan suasana. 

Mari kita jaga agar ruang media tidak menjadi ruang provokasi dan ruang pecah masyarakat. Teman teman yang menjadi andalan masyarakat untuk mengikat persatuan dan kesatuan, dengan senantiasa menampilkan pemberitaan yang berkualitas, obyektif, dan mandiri. 

Media-massa jurnalistik seyogyanya tidak terseret dalam perkubuan politik, jadi di tengah untuk mendampingi masyarakat di kala

Hal yang tidak kalah penting untuk diubah oleh komunitas pers nasional adalah masalah bangsa ini bukan hanya Pemilu dan pergantian kepemimpinan nasional. Bangsa Indonesia memiliki masalah yang serius: korupsi, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, kelestarian alam, perbincangan antar umat beragama, pemeliharaan bencana dan lain-lain. 

Jangan sampai karena hiruk-pikuk penyelenggaraan Pemilu, kita menjadi abai terhadap masalah-masalah tersebut. Jangan sampai terlalu sukses mendiskusikan dan mewacanakan suksesi kepemimpinan nasional, komitmen pers ingin mengendur terhadap persaingan-negosiasi bangsa tersebut.

Salah satu masalah yang mengemuka dalam kehidupan pers Indonesia tahun 2018 adalah independensi dan imparsialitas media massa terhadap partai politik dan kandidat Presiden / Wakil Presiden. 

Kita tidak dapat menutup mata dari fakta bahwa beberapa pemilik media terbuka dan dengan kesadaran diri terjun ke dunia politik, dengan menjadi pemimpin partai politik atau menjadi simpatisan dari kandidat tertentu. Tentu saja, terjun ke dunia politik adalah hak setiap orang, termasuk para pemilik media. 

Namun, menariknya di sisi lain adalah Undang-Undang (UU) Pers pertama. Dalam kedudukannya sebagai peraturan sosial, pers mesti mengedepankan nilai-nilai dan kepentingan publik di atas kepentingan apa pun dan siapa pun. 

Oleh karena itu, secara etis dan normatif, dalam perundingannya dengan agenda suksesi kepemimpinan nasional, setiap media media mesti partisipasi independen dan mengedepankan kepentingan-kepentingan bersama.

Terkait dengan peran yang sangat strategis dan menentukan tahun 2019, serta dalam konteks hubungan bangsa yang lebih luas, pada akhir tahun ini, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

1. Di tengah-tengah perkembangan politik yang berjalan sangat dinamis, di mana kekuatan-kekuatan politik bersaing satu sama lain dalam pencitraan diri, penggalangan opini masyarakat dan mobilisasi politik, selalu ada pembaharuan masyarakat akan memilih “kucing dalam karung”. 

Memilih para pemimpin karena harus dalam Pemilu tanpa mengetahui kualitas para pemimpin sebelumnya. Dalam hal ini, pers mesti memberikan pendampingan kepada masyarakat. Calon Anggota memberikan informasi dan wacana yang diperlukan masyarakat untuk berkontribusi dan mengeluarkan Calon Presiden atau Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) I dan CalonAnggota DPRD II, tetapi dengan tetap semangat independen dan profesional. Persembahan informasi tentang para kandidat, tetapi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri pilihan politiknya.

2. Pemilu 2019 adaah pemilu sangat kompleks sekaligus rawan. Di bilik suara, kita berhadapan langsung dengan 5 kartu (surat) suara yang berbeda. Ada sekitar 20.500 kursi yang diperebutkan oleh lebih dari 300 ribu kandidat. Akan ada 850 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan total 5.000.000 panitia pemungutan suara. 

Banyak sekali informasi yang mesti diketahui masyarakat tentang proses persiapan Pemilu, pemungutan suara, kandidasi dan lain-lain. Fakta menunjukkan, hingga hari ini sosialisasi tentang berbagai hal ini masih belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal ini menimbulkan kerawanan mengingat semakin pentingnya penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, pers perlu diingat agar dapat membahas dalam sosialisasi tentang stik dan tata cara Pemilu. 

Terbukti terbukti, media massa adalah saluran komunikasi dan informasi utama di Indonesia hari ini. Jangan sampai, terus-menerus berkutat dengan isu persaingan capres-cawapres dan mengesampingkan pemilihan legislatif. Jangan sampai terlalu sibuk dengan kontroversi tentang persaingan antar kandidat sehingga perlu tantangan pemberitaan tentang proses-proses penyelenggaraan Pemilu.

3. Yang tidak kalah penting adalah menyangkut suasana yang kondusif dan aman meminta pelaksanaan Pemilu. Semua kandidat politik sangat berkepentingan dengan pemberitaan media. Beberapa di antara mereka mungkin akan menggunakan ruang pemberitaan media untuk menyudutkan pihak-pihak lain. Perlu kedewasaan dan kehati-hatian dalam hal ini, agar media tidak terseret dalam konflik atau persaingan politik antar kontestan pemilu. Media harus menghindari peran "intensivier konflik", peran mengintensifkan dan memperbesar skala konflik melalui pemberitaan yang bertindak bombastis dan provokatif.

4. Media-media dapat membatasi diri dan tahu-batas dalam menggunakan informasi di media sosial. Jika media-sosial memberikan informasi yang spekulatif, agigatif, tipuan dan ujaran kebencian, semestinya media massa jurnalistik menerima informasi yang lebih baik dan berkualitas. Jika di media sosial banyak orang asal ngomong, asal nuduh dan apriori ke orang lain, semestinya media massa jurnalistik tidak ikut-ikutan meminta informasi atau membantu yang dengan demikian. 

Jika di media sosial, publik sering terpancing untuk menggunjingkan masalah pribadi tokoh politik dan pejabat, semestinya media-massa jurnalistik dapat menghindari eksploitasi urusan-urusan pribadi yang tidak perlu dengan kepentingan publik. Pendek kata, perlu dijaga benar agar media-massa jurnalistik tidak menjadi pengikut media-sosial dalam hal pemberian informasi yang tidak kredibel, apriori, bermuatan kebohongan atau kebencian. Pada era disrupsi dewasa ini, jati diri pers nasional dapat memberikan informasi dan wacana yang lebih beradab dibandingkan dengan media sosial.

5. Pers Indonesia mesti dapat mengawal proses penyelenggaraan suksesi kepemimpinan nasional 2019 berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Besar harapan masyarakat agar pers Indonesia dapat menjadi "wasit" yang adil dan proporsional, dan tidak menantang menjadi "pemain" dalam proses pemilu yang berlangsung. Menaati Kode Etik Jurnalistik dan mengundang pihak yang netral juga dapat menghindarkan pers, sebagian besar publikasi, dari isu-isu pertentangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

6. Persoalan korupsi masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah semestinya orang Indonesia terus-menerus menguatkan komitmen dalam membantu memperbaiki korupsi. Hal ini dilakukan dengan terus-menerus memberitakan kasus-kasus korupsi, melakukan pelaporan mendalam atau jurnalisme investigatif, tanpa mengesampingkan asas praduga tak percaya, prinsip akurasi dan keberimbangan berita.

7. Tahun 2018, bangsa Indonesia mengambil henti-henti dirundung musibah bencana alam dan bencana sosial. Dari gunung meletus, gempa bumi, terorisme hingga tsunami silih berganti melanda negeri tercinta ini. Tentu saja, bencana itu menjadi perhatian pers nasional. Dalam beberapa momentum, masih ditemukan kecenderungan pers untuk mendramatisasi keadaan korban dan dampak bencana yang berlebihan. Alih-alih menghormati perasaan traumatik korban telah disetujui dalam Kode Etik Jurnalistik, sebagian besar media mengeksploitasi perasaan traumatik korban bencana. 

Ke depan, perlu ditanyakan. Kode Etik Jurnalistik dalam liputan bencana alam dan bencana sosial. Dramatisasi atas keadaan kebencanaan dan eksploitasi atas keadaan korban mesti dieliminir dalam pemberitaan pers nasional. Digantikan dengan pemberitaan yang lebih berorientasi pada penyelesaian masalah, mitigasi bencana, penanganan trauma korban dan pemulihan harapan dan optimisme para korban (harapan manufaktur). Orang juga mempertimbangkan benar-benar berdampak-dampak pemberitaan bencana alam terhadap kepentingan umum yang lain: keamanan nasional, keamanan terorisme, ekonomi nasional, pariwisata, penerimaan negara dan lain-lain.

Demikianlah pengakuan PWI dalam momentum pergantian tahun 2018 ke 2019. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, kami setuju selamat tahun baru. Semoga perjalanan kita sebagai bangsa akan lebih baik dan sesuai dengan harapan tahun depan. []

Penulis adalah Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

 

 

 

FB
WA Telegram
PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu